Oleh: Nandi Herdiaman – Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB)
Bandung, 5 Oktober 2026 — Sebagai pelaku industri dan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), saya melihat persoalan impor pakaian jadi tidak bisa hanya dibatasi pada masalah barang ilegal. Impor ilegal memang harus diberantas. Itu jelas. Tetapi pemerintah juga perlu melihat persoalan produk pakaian impor yang masuk secara legal dengan harga sangat murah. Keduanya sama-sama dapat menekan keberlangsungan industri konveksi dan IKM dalam negeri.
Impor harus dilihat dari dua sisi.
Barang ilegal harus ditindak melalui Bea Cukai dan penegakan hukum. Tetapi barang yang masuk secara legal juga perlu dikendalikan apabila harga dan volumenya pada akhirnya membuat produk dalam negeri tidak mampu bersaing.
Saat ini pelaku IKM konveksi menghadapi persaingan harga yang semakin berat. Produk impor murah dengan mudah ditemukan di pasar, termasuk melalui marketplace. Kondisi ini membuat kami sebagai produsen lokal harus bersaing bukan hanya dengan sesama pengusaha dalam negeri, tetapi juga dengan produk impor yang memiliki struktur biaya dan skala produksi yang berbeda. Karena itu, persoalan impor tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penindakan.
Jalur masuk barang memiliki karakter yang berbeda dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula.
Untuk barang ilegal, tentu diperlukan pengawasan dan penegakan hukum. Sementara untuk barang legal, pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tetap memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan bertahan.
Di sinilah pentingnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bea Cukai.
Masing-masing harus menjalankan kewenangannya secara jelas. Jangan sampai ketika IKM menyampaikan persoalan impor ilegal, kami justru diarahkan dari satu instansi ke instansi lain yang sebenarnya bukan memiliki kewenangan utama untuk menangani persoalan tersebut.
Jangan Hanya Melihat Angka Perdagangan
Saya juga berharap pemerintah tidak hanya melihat keberhasilan perdagangan dari angka ekspor dan impor secara agregat.
Kita perlu melihat lebih jauh: barang yang beredar di pasar Indonesia itu sebenarnya produk siapa?
Perdagangan mungkin terlihat tumbuh. Marketplace mungkin mencatat transaksi yang besar. Tetapi kita harus bertanya, siapa yang memproduksi barang tersebut? Kalau semakin banyak barang yang dijual di pasar Indonesia merupakan produk impor, sementara produsen lokal semakin kehilangan pasar, maka ada persoalan struktural yang harus segera dibenahi.
Perdagangan yang tumbuh tidak akan banyak berarti jika produsen dalam negeri justru semakin tertekan.
Bagi kami di IKM konveksi, dampaknya juga tidak berhenti pada pengusaha jahit atau konveksi. Industri ini memiliki rantai yang panjang.
Ketika produk konveksi lokal kehilangan pasar, permintaan terhadap kain, benang, aksesori, jasa printing, dyeing, finishing, hingga tenaga kerja juga ikut terdampak. Artinya, melindungi pasar IKM konveksi pada akhirnya juga berarti menjaga ekosistem tekstil nasional.
Pemerintah Harus Melihat Produsen, Bukan Hanya Perdagangan
Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua impor harus dihentikan. Indonesia tetap membutuhkan perdagangan internasional dan produk impor. Yang kami minta adalah kebijakan impor yang adil dan tidak membuat produsen dalam negeri kehilangan kesempatan untuk berkembang di pasar sendiri.
Barang ilegal harus diberantas.
Barang legal yang masuk dengan harga sangat murah dan berpotensi mematikan industri dalam negeri juga harus dikaji dan dikendalikan dengan instrumen kebijakan yang tepat. Jangan sampai kita sibuk mengejar target ekspor, sementara pasar dalam negeri justru dikuasai produk impor.
TPT Indonesia harus menjadi raja di negeri sendiri terlebih dahulu.
Kami di IPKB siap menjadi mitra pemerintah untuk memberikan data dan fakta lapangan mengenai kondisi IKM konveksi di berbagai sentra industri. Karena yang kami perjuangkan bukan sekadar kepentingan pengusaha konveksi.
Kami sedang mempertahankan tempat kerja, tenaga kerja, dan rantai industri yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
Nandi Herdiaman
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB)
