Bandung — Ada fakta yang luput dari pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Industri Kecil Menengah (IKM) konveksi adalah penyerap tenaga kerja paling banyak, namun justru paling minim mendapat perhatian dari sisi kebutuhan SDM.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menegaskan, selama puluhan tahun program dan anggaran besar digelontorkan untuk penyediaan SDM, namun kurikulumnya selalu mengacu ke pabrik besar, bukan IKM.
"Ada IKM yang kurang diketahui sama pengambil kebijakan pemerintah, bahwa IKM itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Di Kabupaten Bandung saja, satu gang di Majalaya bisa serap 200-300 pekerja. Satu desa bisa ribuan. Kalau ditotal se-Kabupaten, IKM konveksi serap puluhan ribu tenaga kerja, mayoritas ibu-ibu rumah tangga," ungkap Nandi.
"Tetapi selama ini kurang mendapat perhatian dari segi kebutuhan SDM. Pemerintah selalu mengacu ke pabrik besar, padahal karakter IKM jauh berbeda," tegasnya.
BEDA TOTAL: PABRIK BUTUH SPESIALIS TUSUKAN, IKM BUTUH SPESIALIS BAJU JADI
Nandi menjelaskan, perbedaan karakter ini yang membuat program pemerintah tidak nyambung.
"Pabrik besar butuh penjahit spesialis. 1 orang 1 mesin, 1 tugas. Hari ini sampai pensiun jahit kerah saja. Kebutuhan SDM penjahit untuk IKM harus spesialis harus menguasai bikin baju jadi. 1 orang harus bisa potong, jahit, obras, sampai jadi 1 gamis utuh. Ini beda spesies," jelasnya.
Menurutnya, lulusan BLK garmen yang diajarkan sistem line pabrik, ketika masuk ke IKM tidak bisa dipakai. Disuruh bikin 1 baju jadi dari 0, bingung. Disuruh ganti model gamis ke hijab, tidak bisa. Maunya digaji bulanan UMK, sementara IKM sistemnya borongan.
"Akhirnya anomali: Pengangguran banyak, tapi IKM teriak kekurangan tukang jahit. Karena SDM yang dicetak tidak sesuai kebutuhan IKM," kata Nandi.
PULUHAN TAHUN DANA DIGELONTORKAN, IKM MINTA KEADILAN KURIKULUM
Nandi menyoroti, selama puluhan tahun program pelatihan penjahit selalu ada dan dana digelontorkan, namun IKM tidak pernah kebagian yang sesuai.
"Selama puluhan tahun program selalu ada, dana digelontorkan untuk penyediaan SDM. Tapi coba cek, kurikulumnya untuk siapa? Untuk pabrik besar. Untuk IKM kapan?" tanyanya.
"Kami pelaku usaha IKM minta keadilan. Adakan program dengan kurikulum sesuai kebutuhan IKM. Jangan paksa IKM pakai sepatu pabrik besar. Kekecilan, tidak muat," tegas Nandi.
SOLUSI IPKB: SEKOLAH IKM, BUKAN BLK GARMEN
Sekolah IKM Konveksi — Kurikulum Whole Garment:
Lokasi di gang sentra, bukan di gedung pemerintah
Instruktur tukang jahit senior Jelekong 20 tahun, bukan dosen teori
Lulusan wajib bisa 1 orang 1 baju jadi dalam 3 hari
Sistem kerja borongan, fleksibel, bisa bawa anak sesuai karakter IKM
"Kami tidak anti program pemerintah. Kami hanya minta keadilan. Kalau 97% tenaga kerja diserap UMKM/IKM secara nasional, seharusnya 97% anggaran pelatihan SDM juga untuk kurikulim IKM bukan sebaliknya
Ketua Umum IPKB
Nandi Herdiaman
